Model E-bussiness E-GOV

e-Government

secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Lebih spesifik lagi, e-government adalah “penggunaan teknologi dijital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan.”

Tujuan dari e-government ialah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya, semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap e-government.

Tujuan E GOV

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi oleh sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan yang interaktif dengan dunia usaha
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik

Keuntungan

* Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
* Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
* Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
* Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
* Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
* Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Kekurangan


- Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.


- Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.


- Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.


- Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.


- Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Hambatan-hambatan di atas sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain pun hal ini masih menjadi masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet masalah E-Government pun merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk melakukan eksperimen. Sebagai contoh adalah eksperimen yang dilakukan di California. dimana mereka masih mencoba meraba implementasi E-Government yang pas untuk mereka.


Contoh Penerapan E-GOV

Pelaksanaan E-Government di Kabupaten Lahat.

Di Kabupaten Lahat, E-Gov sudah diimplementasikan oleh beberapa instansi seperti Kantor PDE melalui pembuatan website kabupaten Lahat, membuat koneksi internet pada masing-masing kantor. Dinas Transimigrasi dan Kependudukan melalui pembuatan Komputerisasi KTP, Dinas Pendapatan Daerah melalui pembayaran pajak kendaraan yang terkomputerisasi. Tetapi pada kenyataannya masyarakat belum merasakan manfaat yang besar dari penerapan E-Gov tersebut, dan terkesan masih jalan ditempat.


Faktor-faktor Risiko dalam Penerapan e-Government

Telah banyak diketahui bahwa implementasi e-government di banyak negara tidak menemui harapan. Salah satu studi menunjukkan bahwa 35 persen dari program-program e-government di dunia mengalami kegagalan, 50 persen adalah kegagalan parsial, dan hanya 15 persen yang dianggap berhasil.3 Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan penerapan e-government di negara berkembang meliputi:

* Kurangnya kesepakatan dalam sistem administrasi publik: penolakan internal oleh pemerintah
* Kurangnya rencana dan strategi: e-government diperkenalkan dengan setengah-setengah dan tidak sistematik
* Kurangnya SDM: kurangnya pengembangan kapasitas institusi dan personel
* Tidak adanya rencana investasi
* Kurangnya vendor sistem dan TI
* Ketidakmatangan teknologi: terlalu menekankan teknologi atau penerapan yang berorientasi teknologi
* Implementasi yang terburu-buru tanpa persiapan dan pengujian yang cukup.


Artikel diatas mungkin masih jauh dari sempurna maka untuk itu kami butuh opini dari kalian semua. untuk mengirim opini kalian.. kalian dapat mengisi komentar dibawah